Komisi IX Dorong BPOM Percepat Penyerapan Anggaran

Komisi IX DPR RI mendesak Badan Pengawsan Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan dalam penyerapan anggaran dan rencana realokasi anggaran yang tidak terserap untuk program dan kegiatan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan mekanime yang berlaku.

“BPOM perlu melakukan langkah-langkah percepatan dalam penyerapan anggaran yang kegiatannya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kepala BPOM membahas evaluasi anggaran BPOM tahun 2018 dan pelaksanaan anggaran tahun 2019 di Ruang Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Komisi IX DPR RI mendesak BPOM untuk mengutamakan upaya pencegahan dalam keseluruhan proses pengawasan obat dan makanan. “Sehingga ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang sesuai standar kemanan dan mutu untuk pencapaian derajat kesehatan,” ungkap Ninik, sapaan akrab Nihayatul.

Kemudian, lanjut legislator PKB itu, pihaknya juga mendesak BPOM  untuk mengambil langkah strategis dalam rangka meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang obat dan makanan, termasuk mengintensifkan pendampingan dalam proses pemenuhan standar dan perizinan. “Kami berharap BPOM dapat meningkatkan daya saing UMKM, serta membantu dalam proses pemenuhan standar dan perizinan,” tuturnya.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga mendesak BPOM untuk terus mengintensifkan pengawasan terhadap produk obat dan makanan, termasuk pangan jajanan anak sekolah (PJAS) melalui kemitraan bersama kementerian/lembaga terkait, pemerintah daearah dan meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang meminta BPOM untuk melakukan langkah-langkah penyerapan anggaran. “Penyerapan anggaran pegawai pegawai baru 84 persen, anggaran belanja barang baru 74 persen dan anggaran belanja modal baru 59 persen. Padahal sebentar lagi akhir tahun, ini perlu dievaluasi, apa kendalanya kita akan cari solusi,” ungkap politisi PAN itu.

Terkait wewenang BPOM, Saleh mengatakan pihaknya akan berupaya memperkuat BPOM melalui payung hukum. “BPOM merupakan lembaga yang tugas dan fungsinya besar, tapi organisasinya belum  menyentuh sampai kabupaten dan kota. Saat ini hanya ada di provinsi, sangat tidak efektif untuk mengawasi seluruhnya. Kita ingin ada upaya penguatan melalui payung hukum untuk membuat perubahan besar di BPOM  dalam pengawasan obat dan makanan,” harap Saleh. (rnm/sf)