Press Release Kasus Kematian Bayi di Papua

Menteri Kesehatan harus dipertanyakan kinerjanya. Karena telah lalai melindungi warga Papua dari bencana kematian. Hingga saat ini, Kemenkes belum juga dapat memetakan penyebab kematian bayi yang telah terjadi di Nduga Papua. Padahal berita tentang kematian bayi ini sudah diberitakan sejak pertengahan November. Bahkan beberapa sumber mengatakan kematian bayi ini telah terjadi sejak pertengahan tahun ini. Beberapa media, baik media mainstream maupun media sosial sudah memberitakan tentang kematian banyak bayi di Nduga tersebut. Ada yang mengatakan 37, 56, bahkan ada yang mengatakan 71 jiwa anak meninggal.  Artinya, hal ini sudah berlangsung selama enam bulan. Namun Kemenkes kurang merespon bencana kematian ini. Fatalnya, pihak Kemenkes belum dapat memastikan data valid tentang hal itu. Bahkan dengan seenaknya beralasan bahwa, daerah ini memang sulit dijangkau.
“Pernyataan Kemenkes bahwa mereka belum dapat memastikan kondisi korban serta masyarakat di Nduga hingga sekarang, membuktikan sangat buruknya sistem pendataan. Hal ini sekaligus menunjukkan begitu buruknya kinerja Kemenkes,” ujar Nihayatul Wafiroh, anggota DPR RI, Komisi IX.

“Padahal tahun depan ini, Kementerian Kesehatan adalah salah satu Kementerian yang mendapat kenaikan anggaran paling banyak yaitu sebesar 5,05%. Jadi, tahun ini Kemenkes mendapat jatah 109 Trilliyun rupiah. Dengan anggaran sebesar itu seharusnya Kemenkes malu mengatakan belum mengetahui secara pasti kondisi warga Nduga saat ini. Hal ini secara implisit menunjukka bahwa, koordinasi antara Kemenkes pusat dengan Dinas Kesehatan di daerah sangat buruk,” imbuhnya.
Nihayah juga mengatakan akan mendorong Komisi IX untuk segera menindaklanjuti kasus ini dan memanggil sekaligus mendesak Kementerian Kesehatan untuk bertindak cepat dan tepat.
“Jika sampai satu minggu ini belum juga ada perbaikan kondisi anak-anak serta masyarakat di sana, kami akan terus mengevaluasi kinerja kemenkes tentang hal ini. Ini masalah nyawa banyak orang, warga Indonesia yang harus segera dilindungi. Jika tidak segera melakukan kerja secepatnya dan tepat, banyak korban yang akan berjatuhan,” tegas Nihayatul Wafiroh .