Di Banyuwangi peran perempuan dalam pemilihan legislatif 2014 sangat progresif. Progresifitas itu bisa dicermati dari raihan kursi untuk para perempuan. Di Banyuwangi ada tiga DPRD perempuan dari PKB yang berhasil mewakili daerah yaitu Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah,S.Pd, MM, Hj. Ana Annisa dan Atiqoh S.Pd.I. Sedangkan di Provinsi diperoleh Dra. Hj. MA’MULAH HARUN, M.Pd.I. Saya sendiri mendapat amanah untuk mewakili rakyat di pusat.
Keberhasilan semacam itu tidak mungkin dapat diraih tanpa peran aktif dari organisasi perempuan, khususnya organisasi perempuan Muslimat dan Fatayat. Saya merasakan betul dukungan dari ibu-ibu muslimat dan fatayat. Sebelum pemilihan mereka mendukung saya dengan menyakinkan bahwa mereka akan membantu saya mendapatkan suara. Mereka juga menyakinkan saya bahwa mereka berada di belakang perjuangan selama mengemban amanah.
Dukungan untuk mengawal dengan mengkritisi saya masih terasa betul ketika saya menemui mereka secara berjamaah di reses perdana. Saya berdiskusi dan mendengarkan berbagai permasalahan ibu-ibu muslimat dan fatayat di Banyuwangi bertepatan dengan hari Perempuan, 22 Desember 2014. Bertempat di gedung muslimat Banyuwangi.
Di antara yang menjadi permasalahan utama ibu-ibu adalah kurangnya keterampilan mengakses ruang-ruang publik, karena belum pandai membuat proposal. Mereka mengakui bahwa banyak ide tentang masyarakat semisal keinginan membangun TK, PAUD, memelihara kesehatan bayi dengan lebih masif, tetapi seringkali ide itu tersumbat keterbatasan mengakses dana-dana publik karena masalah prosedural.
Hasrat untuk memenuhi kebutuhan publik yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan anak-anak ini juga dikemukakan ibu-ibu muslimat di Bondowoso maupun Situbondo. Saya menemui ibu-ibu muslimat di Bondowoso pada tanggal 14 Desember 2014 bertempat di gedung Muslimat Bondowoso. Sedangkan menemui muslimat Situbondo pada tanggal 18 Desember 2014 bertempat di balai desa dekat kantor muslimat Situbondo. Keresahan mereka terkait permasalahan-permasalahan kesehatan dan pendidikan anak-anak itu terhubung erat dengan masalah-masalah sehari-hari yang mereka hadapi.
Untuk mengafirmasi para perempuan agar tidak ditinggalkan dalam perpolitikan, maka saya memutuskan agar pimpinan fatayat dan muslimat selalu dilibatkan dalam setiap pengajuan proposal. Karena DPR RI tidak memiliki JASMAS melainkan berupa program, maka setiap program yang diajukan harus berdasarkan persetujuan dari muslimat dan fatayat.
Secara terbuka saya kemukakan pada mereka, bahwa saya akan mendukung ide-ide yang produktif. Saya akan membiarkan ide-ide konsumtif. Ide-ide produktif itu misalnya, ketika mereka memiliki ide untuk secara mandiri menopang kegiatan-kegiatan organisasi dengan membuat usaha. Misalnya, niat membuka jasa konveksi, dengan membeli peralatan mesin jahit untuk anggota-anggotanya. Saya tentu tak akan ragu merogoh kocek sendiri untuk mendukung ide semacam itu, daripada ide membuat seragam baru misalnya.
Ada gairah besar dari ibu-ibu di tiga kabupaten itu untuk terlibat langsung dalam kancah perpolitikan nasional. Terutama gairah untuk memperbaiki pendidikan serta kesehatan masyarakat. Pertama, saat menemui muslimat di Bondowoso saya merasakan banyaknya keresahan mereka terkait dengan fasilitas kesehatan publik seperti puskesmas yang jauh dari memadai. Mereka juga mengeluhkan ihwal gaji guru Honorer yang sangat minim.
Ketika di Situbondo saya melihat begitu besarnya keinginan para perempuan ini untuk menjaga kesehatan anak-anak dan ibu-ibu hamil, tetapi tak bisa berkutik, karena keterbatasan akses. Lalu, di Banyuwangi, tentu sedang bergairah bagaimana menggunakan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan public dari hasil perjuangan mendapatkan kursi keterwakilan.
Bagi para perempuan, politik adalah strategi melindungi dan memelihara para anak terlantar, orang-orang tua dan orang-orang yang tak mampu. Politik merupakan strategi menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pihak-pihak yang dilemahkan. Merekalah yang selalu menekankan dan saya amini, bahwa politik adalah pengabdian pada masyarakat.