Perlakuan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa ini sungguh memprihatinkan. Tahun 2010, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Kementrian Kesehatan RI menyelenggarakan Program Indonesia Bebas Pasung. Tujuannya adalah untuk melindungi hak azasi penderita gangguan jiwa, dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat agar menghapus stigma buruk terhadap penderita gangguan jiwa sehingga tidak terjadi lagi kejadian penelantaran dan pemasungan.

Kurangnya fasilitas perawatan baik dari tempat maupun tenaga diakui pihak rumah sakit sebagai penghambat melakukan pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa, akan tetapi saat ini sedang dilakukan perluasan agar kedepannya rumah sakit dapat melakukan pelayanan kesehatan kepada lebih banyak pasien.

Menurut saya, penanganan kondisi penderita gangguan jiwa tidak hanya direhabilitasi secara medis saja, tetapi juga harus secara sosial. Salah satunya yaitu bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat agar dapat menerima kembali mantan pasien ke tengah-tengah mereka. Selama ini masih banyak kasus dimana mantan pasien dibuang oleh keluarga sendiri dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan bahwa penderita gangguan jiwa dapat disembuhkan, sampai rasa malu terhadap lingkungan sekitar, sehingga ketika pasien sembuh mereka sudah tidak punya tempat kembali.

Untuk hal ini rumah sakit perlu lebih bekerja sama dengan Dinas Sosial, adalah tugas Dinas Sosial untuk memberi pemahaman kepada keluarga dan masyarakat bahwa mantan pasien gangguan jiwa yang telah sembuh mempunyai hak yang sama dalam kehidupan sosial dan harus diberikan kesempatan untuk dapat kembali memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Semoga dengan kunjungan ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa menjadi lebih optimal dan lebih baik di masa datang, dan dapat meminimalisir kejadian pasung terhadap penderita gangguan jiwa sehingga Program Indonesia Bebas Pasung dapat tercapai.