Nihayatul Wafiroh: Pengarusutamaan Gender Tanggungjawab Seluruh Kementerian!
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, Nihayatul Wafiroh atau akrab disapa Ninik menilai lokus tanggunggjawab pengarusutamaan gender (PUG) dan anak tak boleh hanya dibebankan kepada satu kementerian.
Hal ini Ninik utarakan saat dia menghadiri Workshop Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Ramah Anak yang diselenggarakan oleh PP Fatayat NU dan dari organisasi perempuan lain di Jakarta.
“PUG ini bukan hanya dalam ranah tanggungjawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) tapi di seluruh kementeriam PUG harus dilakukan,” kata Ninik di lokasi acara, Selasa 14 November 2017.
Ninik menjelaskan, persoalan perempuan dan anak adalah crosscutting issues di seluruh kementerian. Seharusnya, strategi membangun PUG harus diintegrasikan dengan seluruh kementerian mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Kendati secara yuridis strategi tersebut telah diatur melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 dan Permendagri No. 67 tahun 2011, namun Ninik mengatakan PUG masih belum kunjung optimal dilakukan.
“Ditambah lagi anggaran APBN untuk KPPA hanya 700 M, sedangkan pekerjaan rumah untuk isu perempuan luar biasa banyak, tentu sangat berat,” tegas Ninik.
Oleh karena itu, Ninik berharap tiap kementerian dapat mengoptimalkan PUG agar pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dapat terakomodir dengan baik dan merata.
“Pengawalan anggaran dan tentu program di seluruh kementerian yang berpihak pada perempuan – anak harus terus dikawal,” pungkasnya.