Legislator Harap Prosedur Normal Baru tak Tumpang Tindih
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh berharap agar penerapan kenormalan baru atau new normal tak tumpang tindih. Hal ini lantaran adanya tumpang tindih pada kebijakan sebelumnya yang dikeluarkan pemerintah.Baca Juga
Hal tersebut disampaikannya, setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. “Kita berharap peraturan ini tidak seperti peraturan-peraturan sebelumnya yang satu tumpang tindih, yang kedua terkesan sering berubah-ubah,” ujar Nihayatul lewat pesan singkatnya, Selasa (26/5).
Menurutnya, pemerintah mungkin berpikir bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melonggarkan pembatasan sosial. Namun di sisi lain, protokol pencegahan Covid-19 harus tetap dilakukan oleh masyarakat.
“Saya tidak tahu apakah ini sudah dalam kajian yang cukup matang atau tidak. Walaupun saya yakin sudah ada kajiannya,” ujar Nihayatul.
Selain itu, new normal ini merupakan upaya untuk mengembalikan roda perekonomian yang lesu selama pandemi. Sebab, ia melihat pemerintah tak mampu untuk melakukan hal tersebut saat diterapkannya pembatasan sosial.
“Benar-benar totally untuk melakukan penerapan peraturan seperti work from home, school from home karena benar-benar perekonomian sangat terganggu,” ujar Nihayatul.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kesiapan sarana publik untuk menerapkan prosedur new normal dari pandemi corona. Setelah meninjau kesiapan sarana di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Selasa (26/5) pagi, Jokowi juga berkunjung ke Mal Summarecon Bulevar di Bekasi, Jawa Barat.
Menurut Jokowi, ada provinsi yang menjadi percontohan dalam persiapan penerapan new normal adalah DKI Jakarta, Gorontalo, Sumatra Barat, dan Jawa Barat. Sementara 25 kabupaten dan kota yang masuk dalam kebijakan ini termasuk Surabaya dan Malang.
“Kita ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru. Masuk ke tatanan baru dan kita ingin muncul sebuah kesadaran yang kuat, muncul sebuah kedisiplinan yang kuat sehingga R0 bisa terus kita tekan di bawah 1,” jelas Jokowi.