DPR Minta Presiden Penuhi Tuntutan Masyarakat Kendeng
MajalahKartini.co.id – Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Nihayatul Wafiroh meminta Presiden Joko Widodo memenuhi tuntutan masyarakat Kendeng. Ia meminta presiden mencabut izin semen serta segera memerintahkam Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut izin operasional semen Indonesia.
“Masyarakat Kendeng telah menyuarakan aspirasinya beberapa tahun untuk menolak pertambangan di wilayah mereka. Dengan kesadaran penuh, mereka telah memutuskan untuk menjadi petani. Karenanya, tidak ada alasan sedikitpun bagi pimpinan negara melanggar hak rakyat,” jelas Nihayah yang juga merupakan Anggota Komisi IX DPR RI dalam rilisnya Kamis (23/3).
Seperti yang kita ketahui, lanjut dia, masyarakat kendeng telah menyalurkan aspirasinya sesuai dengan prosedur negara ini. Lima hari berturut-turut sejak 14 – 15 Mei 2017, mereka mengecor kakinya di depan istana. Bahkan salah satu demonstran, ibu Patmi telah meninggal. Dengan penuh ketabahan, ketelatenan dan keuletan mereka tak henti-hentinya menyatakan menolak penambangan yang akan dilakukan semen Indonesia.
Sayangnya, presiden Jokowi malah membiarkan mereka, dan menyuruh masyarakat kendeng berdialog dengan Gubernur Jawa Tengah. Padahal, jelas demonstrasi di depan istana dilakukan karena gubernur tidak memenuhi keinginan mereka.
Salah satu alasan pembenaran membangun pabrik semen adalah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Alasan lain adalah karena pabrik terlanjur dibangun dengan investasi Rp3 Triliun lebih. Menurut Nihayah, untuk alasan pertama masyarakat kendeng telah menjawabnya dengan tegas mereka sudah cukup sejahtera dengan menjadi petani.
Jangan memaksa standar kesejahteraan dari sisi yang lain. Yang kedua menurutnya masalah uang sebesar itu tidak berarti jika dibandingkan melanggar hak asasi masyarakat Kendeng.
“Sekali lagi, kami meminta pada presiden Joko widodo, penuhi tuntutan rakyat kendeng. Rakyat telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan merekalah, para petanilah yang berikhtiar menyediakan makanan untuk kita. Tidak ada alasan presiden untuk meremehkan para petani. Jangan sampai melanggar hak mereka,” tandasnya.
http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/dpr-minta-presiden-penuhi-tuntutan-masyarakat-kendeng/